Oleh Hasyim Wahid
Sabtu, 23 Oktober 1999
ADA tradisi yang berlaku di masyarakat Amerika, presiden yang baru terpilih diberi waktu 100 hari untuk bulan madu, yang dimaksudkan memberi waktu agar presiden dapat melakukan konsolidasi politik dan rekonsiliasi dengan berbagai kekuatan politik lain agar tidak tergesa-gesa dalam menjalankan tugas kenegaraan. Selama masa bulan madu pemerintahan baru ini, oposisi biasanya tidak melakukan manuver-manuver dan kritik kebijakan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk.
Dalam masa ini pula presiden diberi kesempatan untuk melakukan pendekatan dengan keluarga sebelum menjalankan tugas berat memimpin negara yang akan menyita banyak waktu. Jabatan presiden adalah jabatan publik yang menuntut perhatian serius, sehingga perlu ada pemilahan yang tegas antara urusan pribadi (keluarga) dan negara. Ketika seorang telah terpilih menjadi presiden maka dia telah menjadi milik publik, semua yang dimiliki harus diabdikan pada kepentingan publik.
Apa yang terjadi di negara kampiun demokrasi ini, perlu dicontoh oleh bangsa Indonesia yang baru saja melakukan pemilihan presiden. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, penulis ingin mencoba menjalankan tradisi tersebut di atas, dengan memberikan waktu kepada presiden dan wakil presiden terpilih dengan cara tidak memberikan komentar dan kritik atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah baru sampai batas waktu tertentu. Namun, waktunya tidak 100 hari sebagaimana yang terjadi di Amerika. Sesuai dengan tradisi di kalangan masyarakat Indonesia yang biasa bertirakat selama 40 hari, rasanya penulis harus pula menahan diri untuk tidak melakukan kritik kepada pemerintahan baru selama 40 hari, dan dalam periode itu, penulis merasa berkewajiban memberi bantuan dan dukungan moral kepada presiden dan wakil presiden terpilih serta seluruh jajaran pemerintahannya. Namun, hubungan ini hanya sampai pada hari ke empat puluh, saat masa bulan madu berlangsung.
Dalam masa ini pula presiden diberi kesempatan untuk melakukan pendekatan dengan keluarga sebelum menjalankan tugas berat memimpin negara yang akan menyita banyak waktu. Jabatan presiden adalah jabatan publik yang menuntut perhatian serius, sehingga perlu ada pemilahan yang tegas antara urusan pribadi (keluarga) dan negara. Ketika seorang telah terpilih menjadi presiden maka dia telah menjadi milik publik, semua yang dimiliki harus diabdikan pada kepentingan publik.
Apa yang terjadi di negara kampiun demokrasi ini, perlu dicontoh oleh bangsa Indonesia yang baru saja melakukan pemilihan presiden. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, penulis ingin mencoba menjalankan tradisi tersebut di atas, dengan memberikan waktu kepada presiden dan wakil presiden terpilih dengan cara tidak memberikan komentar dan kritik atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah baru sampai batas waktu tertentu. Namun, waktunya tidak 100 hari sebagaimana yang terjadi di Amerika. Sesuai dengan tradisi di kalangan masyarakat Indonesia yang biasa bertirakat selama 40 hari, rasanya penulis harus pula menahan diri untuk tidak melakukan kritik kepada pemerintahan baru selama 40 hari, dan dalam periode itu, penulis merasa berkewajiban memberi bantuan dan dukungan moral kepada presiden dan wakil presiden terpilih serta seluruh jajaran pemerintahannya. Namun, hubungan ini hanya sampai pada hari ke empat puluh, saat masa bulan madu berlangsung.
MULAI hari keempat puluh satu, penulis akan mulai mengemban tugas-tugas publik sebagai warga negara yang bersikap kritis terhadap pemerintah demi mengembangkan kekuatan check and balance antara warga negara dan pemerintah.
Pilihan sikap ini penulis ambil berdasarkan asumsi bahwa naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan memperlemah posisi kelompok oposisi, yang berarti juga lemahnya kontrol masyarakat atas perilaku dan kebijakan presiden. Lemahnya kelompok oposisi ini bukan disebabkan oleh sikap otoriter dan represif, sebaliknya hal ini terjadi karena sikap Abdurrahman Wahid yang toleran, terbuka dan kharismatik. Sikap-sikap seperti ini justru akan menimbulkan perasaan jengah dan sungkan di kalangan masyarakat untuk memberikan kontrol dan koreksi atas apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid.
Di samping alasan tersebut, melemahnya oposisi juga disebabkan oleh perilaku Abdurrahman Wahid yang selalu memberikan perlindungan kepada golongan lemah serta sentuhan kemanusiaannya yang tinggi terhadap semua golongan masyarakat. Selama karier politiknya, Abdurrahman Wahid selalu tampil membela nilai-nilai demokrasi secara gigih dan tulus dengan segala risiko. Karena itu, banyak pihak yang merasa berutang budi atas sikapnya yang demikian. Kelompok masyarakat yang seperti ini akan sulit memposisikan diri menjadi oposan yang kritis terhadap Abdurrahman Wahid ketika dia menjadi presiden.
Selanjutnya, Abdurrahman Wahid juga merupakan figur yang mampu menggalang solidaritas sosial yang tangguh. Ini terlihat dalam kemampuannya menjungkirbalikkan logika demokrasi prosedural dengan keberhasilannya melicinkan jalan bagi Ketua Umum DPP PAN menjadi Ketua MPR, meski suara yang diperoleh PAN dalam pemilu hanya berada pada urutan kelima. Berikutnya Ketua MPR itu melicinkan jalan bagi sang Deklarator PKB menjadi Presiden ke-4 RI meski suara PKB berada pada urutan keempat.
Dengan gaya kepemimpinan yang kharismatik, Abdurrahman Wahid telah mampu menarik emosi massa dalam pusaran emosional. Akibatnya, ruang oposisi terhadap dirinya menjadi sempit, karena massa tidak bisa membedakan antara kritik publik dan kritik figur. Kritik atas kebijakan yang diambil oleh Abdurrahman Wahid akan dianggap kritik terhadap figur presiden secara individual. Inilah bahayanya pemimpin kharismatik-emosional. Akibatnya, sikap kritis dan kontrol obyektif sebagai sikap dasar kelompok oposan akan sulit berkembang karena harus berhadapan dengan sentimen emosional dari massa yang fanatik.
Pendeknya, realitas sosial-politik dan kultural yang melingkupi figur Presiden Abdurrahman Wahid dan pemerintahannya, memperkecil kemungkinan munculnya kekuatan oposisi dari luar dirinya. Oleh karenanya perlu kesadaran dari kelompok dalam (inner group) untuk menjadi oposisi yang bisa bersikap kritis dan obyektif, namun tetap loyal atas tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Abdurrahman Wahid selama mengemban tugas kenegaraan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena di mana pun pemimpin yang mampu mengumpulkan semua potensi kekuasaan akan membuka peluang yang lebih besar bagi terciptanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
PENULIS sangat mengkhawatirkan terjadinya hal tersebut, karena Presiden Abdurrahman Wahid yang terpilih saat ini memiliki semua potensi kekuasaan tersebut; kharisma yang tinggi, kemampuan membangun solidaritas yang tangguh, pemikiran yang orisinal meski kadang tampak erratic, dan pengaturan strategi politik yang handal. Semua kelebihan ini pada saat yang sama juga berpotensi bagi munculnya berbagai bentuk penyimpangan.
Selama bertahun-tahun, Gus Dur sendiri selalu mengatakan kepada penulis bahwa pemerintahan yang baik membutuhkan oposisi yang loyal dan dapat dipercaya. Loyal artinya, memiliki komitmen yang tinggi atas konstitusi yang ada, bukan pada sosok individu atau figur, tidak memiliki pretensi untuk merongrong atau menghancurkan kewibawaan kekuasaan tanpa kehilangan sikap kritis dan obyektif. Sementara itu terpercaya artinya, memiliki komitmen dan kesetiaan yang tinggi pada nilai-nilai kejujuran, ketulusan dan jauh dari ambisi dan pengkhianatan. Jika hal-hal seperti ini bisa diwujudkan, maka pemerintahan akan dapat berjalan secara dinamis, transparan dan accountable.
Di tengah-tengah iklim politik yang penuh dengan intrik dan konflik seperti sekarang ini, memang sulit mencari figur yang bisa dipercaya dan memiliki loyalitas. Hal ini terjadi karena lunturnya rasa kepercayaan antara sesama warga bangsa. Sikap saling curiga, apriori, prasangka masih mewarnai dunia politik kita saat ini. Apa yang terjadi merupakan indikasi tidak sehatnya dunia politik kita. Di tengah-tengah suasana yang seperti ini penulis hendak mengembalikan budaya oposisi yang loyal dan terpercaya. Kalau niat penulis, sebagai saudara, untuk melakukan hal ini masih juga dicurigai dan dianggap tidak loyal oleh pemerintahan presiden terpilih Abdurrahman Wahid, maka izinkan penulis bertanya, kepada siapa lagi dia bisa percaya?
Lagi pula, ketika Semar telah menjadi ratu, bukankah layak Sukrosono menjadi Semar?
* Hasyim Wahid, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Pilihan sikap ini penulis ambil berdasarkan asumsi bahwa naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan memperlemah posisi kelompok oposisi, yang berarti juga lemahnya kontrol masyarakat atas perilaku dan kebijakan presiden. Lemahnya kelompok oposisi ini bukan disebabkan oleh sikap otoriter dan represif, sebaliknya hal ini terjadi karena sikap Abdurrahman Wahid yang toleran, terbuka dan kharismatik. Sikap-sikap seperti ini justru akan menimbulkan perasaan jengah dan sungkan di kalangan masyarakat untuk memberikan kontrol dan koreksi atas apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid.
Di samping alasan tersebut, melemahnya oposisi juga disebabkan oleh perilaku Abdurrahman Wahid yang selalu memberikan perlindungan kepada golongan lemah serta sentuhan kemanusiaannya yang tinggi terhadap semua golongan masyarakat. Selama karier politiknya, Abdurrahman Wahid selalu tampil membela nilai-nilai demokrasi secara gigih dan tulus dengan segala risiko. Karena itu, banyak pihak yang merasa berutang budi atas sikapnya yang demikian. Kelompok masyarakat yang seperti ini akan sulit memposisikan diri menjadi oposan yang kritis terhadap Abdurrahman Wahid ketika dia menjadi presiden.
Selanjutnya, Abdurrahman Wahid juga merupakan figur yang mampu menggalang solidaritas sosial yang tangguh. Ini terlihat dalam kemampuannya menjungkirbalikkan logika demokrasi prosedural dengan keberhasilannya melicinkan jalan bagi Ketua Umum DPP PAN menjadi Ketua MPR, meski suara yang diperoleh PAN dalam pemilu hanya berada pada urutan kelima. Berikutnya Ketua MPR itu melicinkan jalan bagi sang Deklarator PKB menjadi Presiden ke-4 RI meski suara PKB berada pada urutan keempat.
Dengan gaya kepemimpinan yang kharismatik, Abdurrahman Wahid telah mampu menarik emosi massa dalam pusaran emosional. Akibatnya, ruang oposisi terhadap dirinya menjadi sempit, karena massa tidak bisa membedakan antara kritik publik dan kritik figur. Kritik atas kebijakan yang diambil oleh Abdurrahman Wahid akan dianggap kritik terhadap figur presiden secara individual. Inilah bahayanya pemimpin kharismatik-emosional. Akibatnya, sikap kritis dan kontrol obyektif sebagai sikap dasar kelompok oposan akan sulit berkembang karena harus berhadapan dengan sentimen emosional dari massa yang fanatik.
Pendeknya, realitas sosial-politik dan kultural yang melingkupi figur Presiden Abdurrahman Wahid dan pemerintahannya, memperkecil kemungkinan munculnya kekuatan oposisi dari luar dirinya. Oleh karenanya perlu kesadaran dari kelompok dalam (inner group) untuk menjadi oposisi yang bisa bersikap kritis dan obyektif, namun tetap loyal atas tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Abdurrahman Wahid selama mengemban tugas kenegaraan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena di mana pun pemimpin yang mampu mengumpulkan semua potensi kekuasaan akan membuka peluang yang lebih besar bagi terciptanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
PENULIS sangat mengkhawatirkan terjadinya hal tersebut, karena Presiden Abdurrahman Wahid yang terpilih saat ini memiliki semua potensi kekuasaan tersebut; kharisma yang tinggi, kemampuan membangun solidaritas yang tangguh, pemikiran yang orisinal meski kadang tampak erratic, dan pengaturan strategi politik yang handal. Semua kelebihan ini pada saat yang sama juga berpotensi bagi munculnya berbagai bentuk penyimpangan.
Selama bertahun-tahun, Gus Dur sendiri selalu mengatakan kepada penulis bahwa pemerintahan yang baik membutuhkan oposisi yang loyal dan dapat dipercaya. Loyal artinya, memiliki komitmen yang tinggi atas konstitusi yang ada, bukan pada sosok individu atau figur, tidak memiliki pretensi untuk merongrong atau menghancurkan kewibawaan kekuasaan tanpa kehilangan sikap kritis dan obyektif. Sementara itu terpercaya artinya, memiliki komitmen dan kesetiaan yang tinggi pada nilai-nilai kejujuran, ketulusan dan jauh dari ambisi dan pengkhianatan. Jika hal-hal seperti ini bisa diwujudkan, maka pemerintahan akan dapat berjalan secara dinamis, transparan dan accountable.
Di tengah-tengah iklim politik yang penuh dengan intrik dan konflik seperti sekarang ini, memang sulit mencari figur yang bisa dipercaya dan memiliki loyalitas. Hal ini terjadi karena lunturnya rasa kepercayaan antara sesama warga bangsa. Sikap saling curiga, apriori, prasangka masih mewarnai dunia politik kita saat ini. Apa yang terjadi merupakan indikasi tidak sehatnya dunia politik kita. Di tengah-tengah suasana yang seperti ini penulis hendak mengembalikan budaya oposisi yang loyal dan terpercaya. Kalau niat penulis, sebagai saudara, untuk melakukan hal ini masih juga dicurigai dan dianggap tidak loyal oleh pemerintahan presiden terpilih Abdurrahman Wahid, maka izinkan penulis bertanya, kepada siapa lagi dia bisa percaya?
Lagi pula, ketika Semar telah menjadi ratu, bukankah layak Sukrosono menjadi Semar?
* Hasyim Wahid, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
0 comments:
Post a Comment